Hukuman Bagi Aparatur Negara Harus Diatas Dari Masyarakat Umum

Hukuman Bagi Aparatur Negara Harus Diatas Dari Masyarakat Umum

Beberapa kasus kriminal belakangan ini muncul deretan pelaku yang datang dari anggota kepolisian, harusnya menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan hukuman bagi aparatur negara yang melanggar hukum. Ini benar-benar mencoreng nama institutsi kepolisian. Kadang suka heran dengan kasus-kasus seperti ini. Mereka diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk memerikan perlindungan dan mengamankan masyarakat, tapi kerap terjadi penyalahgunaan wewenang tersebut.

Saya tidak tau apakah semua Polisi tertutama di golongan Tantama dan Bintara mengetahui dan memahami akan pasal dalam Undang-Undang akan tugasnya. Mungkin salah satunya ada kaitannya dengan seleksi masuk ke Kepolisian. Yang berani bayar tinggi bisa masuk, yang gak punya duit harus modal otak pinter dan fisik yang mumpuni.

Ada anekdot yang mengatakan "Polisi juga manusia" ketika ada oknum Polisi melakukan kesalahan, tapi perlu diingat orang yang memilih profesi sebagai Polisi sudah harga mati untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat. Itu tugas utama loh dan tercatat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 dalam butir 31 butir a Djoko Prakoso menjelaskan tugas dari kepolisian yaitu:

Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan: segala usaha dan kegiatan sebagai alat negara dan penegak hukum terutama dibidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1969."   

Wewenang yang dimiliki Polisi juga banyak. Sehingga dalam tugasnya Polisi diberikan keleluasaan dalam menjalankan tugasnya. Sebagian Polisi memang ada yang patuh dan menjalankan segala tugas yang diembannya. Semoga ini muncul dari diri sendiri bukan karena takut dengan komandannya, takut dimutasi, atau hal lainnya.

Saya berpesan bagi pembaca sekalian apabila anda mendapatkan intimidasi dari Polisi baik secara verbal ataupun sampai fisik, segera laporkan dan jangan takut. Apapun itu kasusnya, seperti saat ditilang, jika ada kata-kata atau tindakan saat penilangan yang sudah melanggar hukum, segera laporkan. 

Pahami kesalahan ketika ada kasus. Contohnya pada saat ditilang karena tidak memiliki SIM. Ini sudah melanggar Undang-Undang No.22 tahun 2009 pasal 281, pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000. 

Akan tetapi apabila dalam proses penilangan ada intimidasi verbal dan pelecehan yang dilakukan harus segera dilaporkan. seperti contoh kasus baru-baru ini:
  • Kasus pertama laporan dari siswi SMK kelas X dengan nama DSN (17) telah terjadi pelecehan verbal yang dilakukan oleh Brigadir EN, anggota Satlantas Polres Batu.  
  • Kasus kedua laporan dari siswi SMA Batu telah terjadi pelecehan seksual oleh 2 anggota Satlantas yang memegang bagian pribadi siswi.
  • Kasus ketiga laporan dari korban SY (19) yang diperkosa oleh Brigadir M (30). M melakukan tindakan bejatnya dengan menggunakan ancamana senjata api, yang parahnya lagi sebelum melakukan pemerkosaan oknum bejat ini menculik korban yang disaksikan warga sekitar karena korban berteriak. Namun warga tidak ada yang berani mendekat karena oknum menembakkan senjata apinya keudara. Oknum sudah diciduk Provos Polresta Pekanbaru.

Semua kasus diatas berlangsung pada bulan Juni ini. Kasus-kasus seperti ini harus segera diminimalisir, yaitu dengan meningkatkan hukuman bagi aparatur negara diatas hukuman masyarakat umum. Karena mereka adalah panutan dan figur bagi masyarakat sebagai tempat perlindungan bagi masyarakat. Beberapa oknum bejat seperti yang disebutkan diatas bisa menghancurkan nama baik Kepolisian.

Pesan saya jika ada anggota yang ingin masuk ke kepolisian, TNI, dll. masuk dengan jalur yang normal saja, jangan sogok sana sogok sini atau gara-gara anaknya pejabat atau bapaknya Polisi yang sudah memiliki jabatan tinggi jadi bisa masuk dengan mudah. Mental awalnya aja sudah seperti ini bagaimana nanti kalau kerja.

Semoga artikel "Hukuman Bagi Aparatur Negara Harus Diatas Dari Masyarakat Umum" bisa bermanfaat bagi pembaca dan kedepannya kasus-kasus seperti ini tidak terjadi kembali dan masyarakat bisa lebih merasa nyaman & aman dengan keberadaan Polisi.


Ruang Politik