Bakar Lahan Ribuan Hektar Boleh, Nebang 1 Pohon Dipenjara dan Didenda??

Bakar Lahan Ribuan Hektar Boleh, Nebang 1 Pohon Dipenjara dan Didenda?
Beberapa hari ini ada berita cukup bikin saya bertanya-tanya sebenarnya Hukum ataupun Undang-Undang itu dibuat untuk siapa?? Apa hanya untuk memberikan kesan jera bagi Rakyat Miskin yang kurang pendidikan dan informasi saja atau bagaimana?? Kok bisa yah tidak ada Perusahaan Nakal yang tidak bersalah dalam kasus kebakaran dan kabut asap di Sumatra beberapa waktu lalu di tahun 2015 dan 2014?? Aneh bin ajaib memang. Setiap kasus-kasus besar yang menjerat pejabat negara, konglomerat, mereka selalu diperlakukan hormat dan baik berbanding terbalik dengan kasus kecil yang mejerat kaum miskin yang tidak punya "power" untuk melakukan pembelaan yang "sewajar"nya dengan meng-hire pengacara kondang untuk membantu dalam persidangan. Hanya hitungan hari kaum miskin pun langsung masuk penjara berbeda dengan sang Konglomerat dan Pejabat Negara butuh waktu lama untuk menangkap dan memenjarakan mereka atau bisa jadi malah bebas dari segala dakwaan. 


Bila kita melihat lagi dari kasus kebakaran hutan yang terjadi di beberapa titik di Pulau Sumatra maupun Kalimantan sangat miris sekali, banyak korban jiwa, Polusi Udara bahkan sampai ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapore yang menjadi langganan dampak Kabut Asap dari Kebakaran lahan gambut atau hutan dari Indonesia. 

Sebelum kita membahas kasus Perusahaan Nakal yang membakar lahan untuk selanjutnya melakukan penanaman baru, mari kita lihat kenapa Kabut Asap bisa terjadi. 10% Daratan Indonesia adalah lahan gambut yang paling banyak ditemukan di Pulau Sumatra, Kalimantan dan Papua. Lahan Gambut adalah Lahan Basah yang mengandung karbon yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah membusuk. Umumnya gambut sulit terbakar tapi ketika dikeringkan gambut menjadi sangat mudah terbakar karena kandungan karbon yang tinggi dan asap yang dihasilkan ketika terjadi kebakaran bisa mencapai 3 kali dari Kebakaran asli.

Penyebab Kebakaran Lahan Gambut kebanyakan dilakukan oleh Perusahaan Nakal yang membakar Lahan untuk membuka Lahan Pertanian baru dengan mengeringkan lahan tersebut 

Dari perhitungan bisnis memang sangat menguntungkan bagi para Pemilik Perusahaan Nakal, hanya dengan membayar orang Rp500.000-Rp1.000.000 saja untuk membakar Lahan Gambut bisa membuka ratusan bahkan ribuan hektar dan siap ditanami. Bandingkan dengan harus membersihkan Lahan Gambut dengan alat berat, Perusahaan harus mengeluarkan biaya sebesar Rp5.000.000 s/d Rp7.000.000. Dari perbuatan segelintir Perusahaan Nakal ini memberikan sumbangsih peningkatan indeks pencemaran udara di Jambi mencapai 601. Sebagai informasi indeks pencemaran udara tidak sehat memiliki nilai 150 dan kategori baik di angka 50.

PT Bumi Mekar Hijau (BMH) yang beberapa waktu lalu digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu pihak yang harus bertanggung jawab atas Kabut Asap akibat pembakaran yang dilakukan BMH. Gugatan yang dialamatkan ke BMH berupa mengganti rugi Rp2triliun lebih dan melakukan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar dengan biaya sebesar Rp5triliun lebih. "Saktinya"  BMH dapat bebas dari semua gugatan itu setelah Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang Parlas Nababan menolak seluruhnya gugatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadapt BMH.

Memang ada bagian yang memperkuat BMH sebagai terdakwa, karena memang ada perizinan untuk membakar lahan sepeti Undang-Undang yang tertera dibawah ini:



Hemat saya jika Perusahaan mampu melakukan pembakaran maksimal 100Ha. Tinggal buat beberapa Perusahaan saja dan melakukan perizinan, sehingga mampu membakar ribuan hektar ^_^. Apalagi jika Pejabat Daerahnya "suka" dan "tergoda" oleh uang.

Meme dari social media ini menurut saya tidak ada yang salah, tapi rasanya pengen bacok aja ^_^. Memang bisa ditanami lagi tapi dampak lingkungan akibat kejadian ini bagaimana Pak?? Siapa yang bertanggung jawa korban-korban yang gak salah apa-apa, polusi udara dan kerusakaan area lainnya. Kalo "membela" "keadilan" jangan lebay deh Pak Hakim.


Di kasus lainnya pada tanggal 22 Oktober 2014 Busrih seorang kuli pasir, Rakyat Miskin (48 tahun) yang berasal dari Desa Pesisir harus menerima vonis hukuman 2 tahun penjara dan membayar denda Rp2milyar subsider 1 bulan kurungan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo. 

Derita Pak Busri: Dipenjara Akibat Menebang 1 Pohon Mangrove

Busrih dihukum akibat perbuatannya yang menebang Pohon Mangrove untuk kebutuhan kayu bakar yang digunakan untuk memasak  nasi. :(  Tidak ada yang salah memang atas kejadian ini. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tapi jika dibandingkan dengan kasus yang pertama miris banget. Coba bandingkan denga Bakar Lahan Ribuan Hektar Boleh, Nebang 1 Pohon Dipenjara dan Didenda??

Seharusnya Pemerintah lebih ketat lagi dalam pengawasan perizinan dan pengawasan secara langsung pembakaran yang "masih" bisa dianggap "wajar". Apabila terdapat Pejabat Daerah yang melakukan penyelewengan jabatannya, langsung mutasi atau rotasi ke bagian lain. Jangan sampai harus ada korban berjatuhan dulu baru kasak-kusuk investigasi. Ekosistem, Manusia bukan kelinci percobaan perUndang-Undangan. Semoga Pemerinta Pusat atau Daerah bisa lebih baik lagi kedepannya. Aamiin.

Untuk Kasus Pak Busrih, peran Pemerintah Daerah harusnya lebih peka akan kondisi masyarakatnya. Ini mencuri niatnya hanya untuk kebutuhan keluarga. Rakyat Miskin di daerah harus di data dan diberikan pembekalan yang cukup bagi yang tidak berpendidikan, diberikan modal kerja atau pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Timbulnya kasus ini seharusnya Pemerintah malu, kalo ada warganya sampai mencuri kayu hanya untuk dijadikan kayu bakar yang digunakan memasak nasi. :(

Selain itu untuk para Hakim yang terhormat. Tugas anda memang sangat berat, tapi dengan integritas dan kepercayaan masyarakat kepada anda seharusnya menjadi penyemangat anda untuk mengemban tugas yang amanah dan tidak berat sebelah. Kehidupan bukan hanya di dunia loh. ^_^

Ruang Politik